Masalah Honorer K2 Akan di Bawah Ke Presiden Joko Widodo

Honorer K2

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memfasilitasi seluruh ketua DPRD se-Indonesia untuk menyuarakan masalah honorer kategori dua (K2) kepada Presiden Joko Widodo.

Rencananya, aspirasi tersebut akan disampaikan bersamaan dengan rapat koordinasi nasional (rakornas) ketua DPRD kab/kota/provinsi.

"Pak Mendagri akan memfasilitasi ADKASI serta DPRD kota dan provinsi menyampaikan aspirasi ini kepada presiden," kata Lukman yang dihubungi JPNN, Sabtu (20/1).

Menurut Lukman, Jokowi telah meminta Mendagri mengumpulkan seluruh ketua DPRD kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia dalam rakornas.

"Presiden harus mendengarkan fakta sebenarnya di lapangan. Jangan sampai hanya dapat informasi sepihak. Presiden mesti tahu kalau di instansi-instansi pemerintah yang menjalankan tugas PNS ya honorer," bebernya.

Ketua DPRD Kab Mamuju Utara ini menambahkan, pemerintah harus adil kepada honorer.

Di saat kekurangan, tenaga mereka diperas. Namun, perlahan-lahan mereka disingkirkan dengan alasan tidak punya kompetensi.

"Memang dengan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS ini akan membebani APBD, makanya jangan angkat dari jalur umum dulu. Bereskan dulu semua K2 baru ke umum," pungkasnya. Sumber : (https://www.jpnn.com/news/masalah-honorer-k2-bakal-dibahas-di-rakornas-ketua-dprd)